Musyawarah Desa Khusus (Musdes Khusus) Dalam Rangka Perubahan Kedua RKPDes dan APBDes Tahun 2020

Musyawarah Desa Khusus (Musdes Khusus) Dalam Rangka Perubahan Kedua RKPDes dan APBDes Tahun 2020

Sidoharjo Post. Pandemi Corona Virus Deasea (Covid-19) nampaknya belum mengalami penurunan dalam penyebarannya. Meskipun saat ini sudah dalam kondisi New Normal namun nyatanya angka positif covid-19 masih terus bertambah sehingga hal tersebut berdampak pada bidang  kesehatan, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Pada bidang ekonomi saat ini masyarakat yang terdampak telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung baik uang  tunai atau sembako yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah .  

Salah satu bantuan langsung berupa uang tunai yaitu yang bersumber  dari Anggaran Dana Desa yang sudah tersalurkan sejumlah 600 ribu selama 3 bulan. Dan warga yang semula mendapat BLT-DD sejumlah 600 ribu per bulan selama tiga bulan ini akan dilanjutkan dengan bantuan sejumlah 300 ribu per bulan selama tiga bulan sehingga hal tersebut memangkas anggaran yang lain utamanya anggaran untuk pembangunan fisik. Sehingga perubahan pertama RKPDes dan APBDes tahun 2020 yang sudah di sahkan beberapa bulan lalu akan mengalami perubahan lagi. Dan perubahan kedua RKPDes dan APBDes tahun 2020 akan disahkan pada Musdes Khusus malam ini.(22/7)

“ Untuk titik-titik lokasi pembangunan fisik yang sudah di masukkan dalam anggaran dana desa yang tahun ini tidak terealisasi untuk tahun depan akan diprioritaskan sehingga tidak perlu berkecil hati, tolong disampaikan kepada warganya untuk bisa bersabar menunggu tahun depan”, kata Parnu.

Perlu diketahui bahwasanya titik lokasi pembangunan fisik tahun ini hanya terealisasi di tiga titik yaitu rabat jalan lingkungan RT 11 Dukuh Sidowayah, Paving Jalan Lingkungan RT 02 Dukuh Karangsengon dan Talut lingkungan RT 05&03 Dukuh Klitik.

Hadir juga Camat Jambon Shandra Aji Hidayanto, S. STP beserta salah satu Kasi dalam acara Musdes Khusus tersebut, dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal diantaranya:

  1. Harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam memutus rantai covid-19, begitu pula sebaliknya
  2. Masih banyak warga yang salah kaprah dalam memahami konsep new normal. New normal bukan berarti kembali ke kehidupan normal saja namun yang dimaksud new normal adalah kondisi normal dengan kebiasaan yang baru, diantara kebiasaan baru tersebut adalah memakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak dll.
  3. Setiap ada kegiatan yang pertama kali dipikirkan adalah protokol pencegahan covid-19 setelah itu memikirkan kegiatannya.
  4. Untuk mengurangi dampak dalam sosial ekonomi masayrakat dihimbau untuk melakukan Program Gerakan Ketahanan Dapur melalui pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam sayuran/buah buahan atau lainnya yang bisa dikonsumsi sehari-hari sehingga tidak perlu membeli.
  5. Program percepatan Perekaman El KTP yaitu program bagi warga yang belum punya NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau belum Perekaman El KTP baik yang lansia, terbelakang akan dilayani dengan hak yang sama, jika tidak isa datang ke kecamatan maka yang bersangkutan akan didatangi ke rumahnya.
  6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data pokok/induk yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan atau program sehingga ke depan program dan bantuan bisa tepat sasaran, data akan selalu di update setiap tiga bulan sekali dan diusahakn untuk tahun ini persoalan terkait DTKS dapat segera di selesaikan.
  7. Mengajak untuk tertib dan disiplin terhadap pencegahan Covid-19

Sementara itu Babinsa desa Sidoharjo, Suhendro menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga hutan supaya tidak ada kebakaran di musim kemarau ini karena selama ini wilayah Sidoharjo menjadi sorotan atau langganan kebakaran hutan. Jika memang ingin membuka lahan supaya tidak dibakar tapi di pangkas sehingga bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *